SOFIFI, Corongpublik// Kebijakan pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026 sebesar Rp707 miliar bagi Provinsi Maluku Utara rupanya tidak membuat Pemprov berhemat. Justru di tengah pemotongan tersebut, pemerintah daerah menganggarkan Rp1 miliar untuk menayangkan Gubernur Sherly Tjoanda Laos tampil di televisi nasional.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP Provinsi Maluku Utara, dua paket kegiatan publikasi tersebut ditempatkan di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan).
Paket pertama dengan nama “Diseminasi Informasi Publik Daerah Melalui TV Nasional” dengan kode RUP 59729318. Pagu anggaran bersumber dari APBD 2025 sebesar Rp500 juta dan diumumkan pada 9 September 2025. Metode pengadaan dilakukan secara langsung, dengan volume pekerjaan satu kali tayang.
Dalam dokumen Sirup disebutkan, kegiatan itu mencakup produksi program “Bincang Kita” di Studio Kompas TV Jakarta, berdurasi 30 menit, tayang di Kompas TV, serta promosi lintas platform, media sosial, YouTube, dan Instagram Kompas TV serta Kompas.com.
Paket kedua bertajuk “Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi” dengan kode RUP 59729288, juga bernilai Rp500 juta dari APBD 2025, dan memiliki spesifikasi identik dengan paket pertama yakni program siaran dan promosi digital di jaringan Kompas TV.
Menanggapi hal itu, Kepala Diskominfosan Malut, Iksan R.A. Arsad, mengaku belum dapat memastikan total nilai kontrak publikasi yang disebut mencapai miliaran rupiah.
“Kami belum bisa memastikan jumlahnya. Untuk publikasi TV nasional, yang kami tangani hanya satu paket, yaitu program penjelasan Ibu Gubernur tentang 100 hari kerja pasca pelantikan,” ujar Iksan saat dikonfirmasi.
Iksan menegaskan bahwa kegiatan publikasi merupakan bagian dari komunikasi publik pemerintah daerah, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ia menambahkan, selain publikasi di televisi, Pemprov juga bekerja sama dengan Litbang Kompas dalam survei kepuasan publik terhadap kinerja dan pembangunan daerah.
“Survei itu penting untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat serta menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menyusun program ke depan,”katanya.
Namun, kebijakan ini menuai kritik di kalangan masyarakat. Publik menilai anggaran sebesar itu seharusnya digunakan untuk kebutuhan vital, seperti perbaikan jalan rusak di Oba Selatan dan jembatan yang terputus, bukan untuk tampil di layar kaca.
Beragam komentar di media sosial pun bermunculan. Warganet menyinggung pernyataan Gubernur Sherly sebelumnya yang mendorong masyarakat menyampaikan keluhan lewat media sosial.
“Katanya mau pangkas anggaran dan dengar langsung keluhan rakyat lewat medsos, tapi malah makin boros buat tampil di TV nasional,” tulis salah satu akun (Tim/Red)
