Viral Foto Tak Senonoh, Praktisi Hukum Soroti Bungkamnya Bupati Halsel

15
Praktisi hukum Halsel, Meidi Noldi Kurma (Foto: Istimewah)

HALSEL, Corongpublik.com- Polemik moral dan tata kelola Desa kembali mencuat di Kabupaten Halmahera Selatan. Foto tak senonoh berupa video call sex (VCS) yang diduga Kepala Desa Busua, menyebar luas di media sosial. Di tengah kegemparan publik, Bupati Bassam Kasuba justru dinilai bungkam dan terkesan membiarkan persoalan ini menggantung.

Praktisi hukum Halsel, Meidi Noldi Kurma, menyebut sikap pasif Bupati Bassam sebagai bentuk perlindungan politik terhadap kepala desa yang telah mencoreng nilai-nilai adat dan etika pemerintahan desa. “Apa yang terjadi di Busua bukan sekadar skandal pribadi. Ini adalah kerusakan martabat dan tata kelola desa yang dibiarkan terus membusuk,” ujar Noldi saat ditemui, Rabu (18/6/2025).

Tak hanya kasus VCS, Noldi menyoroti sejumlah dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Kades Busua, termasuk penyelewengan dana desa bernilai ratusan juta rupiah. “Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) yang seharusnya menyasar keluarga kurang mampu, justru banyak tidak tepat sasaran dan tumpang tindih. Ini bentuk nyata dari kelalaian dan kebohongan publik,” ungkapnya.

Noldi menilai, kemarahan warga hingga aksi demonstrasi beberapa waktu lalu tidak akan terjadi apabila Bupati menunjukkan keberpihakan pada rakyat. “Warga sudah berulang kali menyuarakan aspirasi. Tapi tidak pernah ada penyelesaian. Bahkan, Inspektorat pun seolah hanya memberi janji palsu,” tambahnya.

Menurut Noldi, warga Desa Busua pernah bertemu pihak Inspektorat yang berjanji melakukan audit anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Februari lalu. Namun, hingga pertengahan tahun ini, janji audit itu tak kunjung ditepati.

“Bagaimana masyarakat bisa percaya pada kepemimpinan daerah, kalau penyimpangan di desa saja tidak bisa diselesaikan? Ini bukan hanya soal moral kades, tapi soal integritas seluruh sistem pengawasan,” tegas Noldi.

Skandal VCS dan carut-marut pengelolaan anggaran di Desa Busua kini menjadi simbol kegagalan tata kelola desa dan lemahnya fungsi kontrol pemerintah daerah. Publik menanti, akankah Bupati dan Inspektorat tetap memilih diam, atau akhirnya bertindak?

Upaya konfirmasi terhadap Kepala Desa Busua, melalui nomor telepon +62 822 9687 XXXX tak membuahkan hasil. Pesan dan panggilan yang dikirimkan tidak mendapat respons. Hal serupa juga terjadi saat awak media mencoba menghubungi Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, melalui nomor +62 811 474 XXX. Nomor tersebut dalam keadaan tidak aktif hingga berita ini diterbitkan.

(Jurnalis: Yudi/Red)