TERNATE, Corongpublik// Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, melontarkan kritik terbuka dan pedas kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, terkait minimnya kunjungan kerja dan lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kritik itu disampaikan langsung dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kepala Daerah se-Maluku Utara yang digelar di Sahid Bela Hotel, Rabu (17/12/2025).
Tauhid menegaskan, sejak dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara, Sherly sejauh ini belum pernah melakukan kunjungan kerja resmi ke Pemerintah Kota Ternate, meski Sherly diketahui berdomisili di kota ternate. Padahal, menurutnya, keberhasilan pemerintah provinsi sangat ditentukan oleh sinergi dan keberhasilan pemerintah kabupaten dan kota.
“Di forum resmi ini marwahnya berbeda. Kita tidak sedang membangun stigma atau pencitraan, tapi bekerja sungguh-sungguh untuk melayani masyarakat Maluku Utara,” ujar Tauhid di hadapan peserta rakor.
Ia menekankan pentingnya membangun legacy bersama, bukan legacy personal. Menurut Tauhid, jika kepemimpinan hanya dipahami sebagai pencapaian individu, maka yang muncul hanyalah pencitraan semata, bukan kerja kolektif pemerintahan.
Tauhid juga mengungkapkan kekecewaannya karena beberapa kali meminta pertemuan dengan Gubernur, namun tak pernah terealisasi lantaran keterbatasan waktu dan kesibukan Gubernur di luar daerah. Ia menegaskan, pertemuan resmi seharusnya dilakukan di Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi, bukan di Ternate.
“Saya tidak mau bertemu Ibu Gubernur di Ternate. Ternate bukan ibu kota provinsi, Sofifi-lah pusat pemerintahan Maluku Utara,” tegasnya.
Selain soal kunjungan, Tauhid menyoroti buruknya koordinasi kegiatan Pemerintah Provinsi di wilayah Kota Ternate. Ia mengaku kerap mengetahui kegiatan gubernur di daerahnya justru dari media massa atau media sosial, bukan melalui mekanisme koordinasi resmi.
“Ini pemerintahan yang dibangun bersama. Aktor utama pemerintahan provinsi adalah wali kota dan bupati. Tapi sering kali kami tidak tahu ada kegiatan yang berlangsung di wilayah kami sendiri,” katanya.
Tauhid menilai koordinasi adalah kata yang sederhana, namun paling sulit diterapkan dalam praktik pemerintahan. Karena itu, ia berharap ke depan, khususnya tahun 2026, pola koordinasi antara Pemprov dan kabupaten/kota bisa diperbaiki secara serius.
Ia juga menjelaskan perbedaan antara wilayah jabatan dan wilayah kerja dalam pemerintahan. Menurutnya, Gubernur memiliki wilayah jabatan yang mencakup seluruh daerah, namun tetap harus menghormati wilayah kerja kepala daerah setempat agar tercipta sinergi dan saling menghargai.
“Ketika ada kegiatan di daerah, minimal kepala daerah setempat harus tahu dan dilibatkan. Ini bukan soal saling menjatuhkan, tapi saling menghormati posisi dan kewenangan masing-masing,” pungkas Tauhid.
—TIM/RED—
